Jadi Tersangka Kasus Pornografi Karaoke Striptis
Kabar Binjai Jadi Tersangka Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Adil Saputra Akbar, mengungkapkan bahwa Bambang Raya akan tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Jawa Tengah, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KepolisianDaerah (Polda) Jawa Tengah terkait kasus dugaan praktik prostitusi dan striptis di Mansion Executive Karaoke.
DPP Hanura Tegaskan Due Process of Law
Adil menjelaskan bahwa penetapan Bambang sebagai tersangka tidak serta merta menghapus jabatannya di partai. DPP Hanura berpegang teguh pada prinsip due process of law dan asas presumption of innocence (asas praduga tak bersalah). “Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Tengah. Namun, keputusan tentang jabatan Bambang Raya di partai akan tetap berlaku sampai ada keputusan hukum tetap,” ujarnya dalam wawancara dengan Kompas.com, Senin (9/6/2024).
Partai Hanura, lanjut Adil, juga mendukung norma agama, sosial, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Meskipun demikian, partai tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum kepada Bambang, dengan tujuan mendudukkan masalah ini secara proporsional.
Bambang Raya Dituduh Terlibat dalam Bisnis Prostitusi
Kasus ini mencuat setelah Polda Jawa Tengah menetapkan Bambang Raya sebagai tersangka dalam kasus dugaan praktik prostitusi dan striptis yang terjadi di Mansion Executive Karaoke, sebuah tempat hiburan malam yang terkenal di wilayah tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, mengungkapkan bahwa Bambang tidak hanya menjadi pemilik usaha tersebut, tetapi juga menikmati keuntungan dari kegiatan ilegal yang terjadi di sana.
“Bambang Raya sebagai pemilik usaha turut menikmati hasil dari kegiatan yang melanggar hukum ini,” kata Dwi dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
Baca Juga: Pria Medan Denai Jual Narkoba Langsung Di Ciduk Polres Binjai
Dugaan Aliran Dana dan Paket Hiburan Ilegal
Pihak kepolisian menduga bahwa Bambang menerima keuntungan langsung dari paket hiburan tersebut, yang jelas melanggar hukum terkait prostitusi dan eksploitasi.
Partai Hanura Tegaskan Tidak Mendukung Aktivitas Pornografi
Meski memberikan bantuan hukum kepada Bambang, Adil menegaskan bahwa Partai Hanura tidak akan pernah mendukung aktivitas yang berhubungan dengan pornografi. “Kami tegas dalam posisi menentang segala bentuk aktivitas yang berbau pornografi.
Masyarakat Menanti Proses Hukum Selanjutnya
Kasus ini tentunya memunculkan berbagai pertanyaan terkait peran partai politik dalam menangani kasus hukum yang melibatkan pengurusnya
