Ketua Komisi V DPR Sorot Pemerintah yang Gelagapan Tangani Bencana: Respons Lambat dan Kesiapan yang Kurang
Kabar Binjai – Ketua Komisi V DPR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan perhubungan, baru-baru ini menyoroti bagaimana pemerintah tampak gelagapan dalam menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sering dilanda bencana alam yang tak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Menurut Ketua Komisi V DPR, respons pemerintah dalam menangani bencana masih terkesan lambat, tidak terkoordinasi, dan kurang siap.
Bencana Alam yang Kian Meningkat
Indonesia, sebagai negara yang terletak di Cincin Api Pasifik, memang rawan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Setiap tahun, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai macam bencana alam yang menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan mereka. Tahun 2026, misalnya, sejumlah bencana alam besar kembali melanda berbagai daerah di tanah air, memicu krisis kemanusiaan dan merusak infrastruktur penting.
Ketua Komisi V DPR Soroti Kesiapan Pemerintah
Ketua Komisi V DPR, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan terkait infrastruktur dan transportasi, menilai bahwa pemerintah pusat belum maksimal dalam merespons keadaan darurat bencana. “Bencana yang datang begitu cepat, tetapi respons pemerintah sering kali terlambat. Tentu saja hal ini sangat merugikan masyarakat yang menjadi korban,” kata Ketua Komisi V dalam pernyataan resmi baru-baru ini.
Menurutnya, lambannya tindakan pemerintah terlihat jelas dari minimnya persiapan sebelum terjadinya bencana. Infrastruktur yang rusak parah, seperti jembatan yang putus, akses transportasi yang terhambat, serta kesulitan dalam distribusi bantuan, menunjukkan adanya kekurangan dalam kesiapan menghadapi bencana. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus bencana alam, bantuan logistik terambat sampai ke lokasi yang membutuhkan, bahkan terdapat kesulitan dalam pendistribusian karena kerusakan jalan yang parah.
Baca Juga: Waspada Cuaca Ekstrem Masih Membayangi Wilayah Indonesia
Masalah Koordinasi Antar-Lembaga dan Pusat-Daerah
Masalah koordinasi antar-lembaga juga menjadi sorotan Ketua Komisi V DPR. Dalam penanganan bencana, terkadang kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta BNPB, tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan, pengiriman bantuan yang tidak efektif, dan bahkan terjadi ketidaksesuaian data di lapangan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani bencana dengan cepat, sehingga mereka membutuhkan dukungan yang lebih dari pemerintah pusat.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih diperkuat. Tidak boleh ada lagi kejadian di mana bantuan terlambat karena masalah administratif atau komunikasi yang buruk,” tegasnya.
Kebutuhan Infrastruktur yang Lebih Tangguh
“Selama ini kita sering membangun infrastruktur yang hanya berorientasi pada jangka pendek, bukan untuk bertahan lama dalam menghadapi bencana. Ke depannya, kita harus mulai memperhatikan ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam,” ungkapnya.
Selain itu, penguatan sistem peringatan dini dan edukasi kepada masyarakat juga perlu menjadi prioritas. Dengan adanya sistem peringatan dini yang baik, masyarakat bisa lebih siap menghadapi bencana dan mengurangi dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat penting untuk membangun ketahanan bencana yang lebih kuat.
Ketua Komisi V DPR Pemulihan Pasca-Bencana yang Belum Optimal
Setelah bencana terjadi, pemulihan pasca-bencana juga menjadi salah satu aspek yang perlu perhatian lebih. Banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam pemulihan akibat kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, serta anggaran yang terbatas. Hal ini menyebabkan dampak bencana bisa berlangsung lebih lama dan berlarut-larut.
Ketua Komisi V DPR juga mengingatkan pentingnya adanya anggaran yang cukup dan mekanisme yang jelas dalam hal penanganan bencana. Jangan sampai anggaran yang ada tidak cukup untuk memberikan bantuan kepada korban atau untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak,” tambahnya.
Pentingnya Rencana Kontinjensi Nasional
Selain itu, Ketua Komisi V DPR juga mendorong pemerintah untuk segera menyusun dan memperbarui rencana kontinjensi nasional yang lebih terperinci.
“Rencana kontinjensi nasional harus jelas dan siap diterapkan dalam setiap situasi. Kita tidak bisa terus-menerus menghadapi bencana dengan cara yang sama. Harus ada upaya peningkatan kapasitas, sumber daya, serta koordinasi yang lebih baik,” tegasnya.
